kurniawan @ilhamline

Mungkin Malaysia dah capek menjerit dan berdiskusi bahkan setelah kemaren bantuan Malaysia diterima beberapa hari kemudian langsung ditangguhkan. Jadi parlemen Malaysia kini menyindir prabowo, mungkin dengan bahasa melayu tak paham maka mereka gunakan bahasa jawa karna mereka tau penguasa Indonesia itu di jawa😅 Semoga dengan bahasa jawa ini prabowo pahamilah jangan lagi keras kepala. Musibah ini musibah bersama jadi mesti harus ada effort bersama untuk menyelesaikan jangan sombong kalo masih miskin🙏

Kenapa Pemerintah Indonesia menghentikan bantuan dari Jepang untuk memadamkan kebakaran hutan di kalimantan? Setelah saya check ke website Department Pertahanan Jepang ternyata, Bantuan dari Jepang yang baru setengah jalan di paksa dihentikan atas alasan, Indonesia sanggup untuk memadamkan sisanya. Apakah benar sanggup memadamkan sendiri? atau takut terbongkar kedok dibalik kebakaran hutan? atau bagaimana? Negara Singapore dan Malaysia sudah marah besar nih #kebakaran #kalimanatan

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next

Saya memonitor upaya gencar @dennyindrayana menggugat ijazah SMA Wapres Gibran di Mahkamah Konstitusi. Sbg political scientist, saya memandang rakyat punya hak yang mutlak untuk mengetahui kualifikasi pemimpinnya, termasuk utk mengetahui apakah telah terjadi konspirasi pelecehan administratif thdp persyaratan kandidat cawapres, yang juga berarti pelecehan pemilu, pelanggaran hukum dan penistaan thdp demokrasi kita. Negara ini milik kita semua, dan kedaulatan berada di rakyat, bukan pihak manapun. Hukum dan peraturan yg berlaku bagi semua WNI juga berlaku bagi Gibran. Gibran perlu memberikan klarifikasi thdp tuduhan Denny Indrayana, apapun konsekwensinya. Bahkan menurut saya, ini kesempatan bgai Gibran utk membuktikan kualitasnya sbg politisi/pemimpin, dan bagi rakyat utk menilainya sendiri. Namun sampai kini, tidak ada respon apapun dari Gibran - berbeda dari ayahnya yg paling paling tidak memberikan respon thdp upaya serupa Roy Suryo dkk. Bahkan Wapres Gibran terkesan menghindar dan bersembunyi ketimbang menghadapi serangan2 ini, dan mengandalkan pembelaan orang2 yg sebenarnya juga tidak tahu apa situasi sebenarnya mengenai ijazah SMAnya. Bagi saya, logikanya sederhana : Kalau Gibran tidak bisa dan tidak berani membela integritas dan kredibilitas dirinya sendiri, bagaimana dia akan bisa dan berani membela integritas NKRI jika diserang ? We expect more from our leaders. Bagi yg sayang pada Gibran, silahkan, tapi anda sebaiknya lebih sayang pd Indonesia. Something to think about. instagram.com/p/DdD32jRzXJC/…

video ini akan kukirimkan ke grup keluarga dan kelompok ronda.

Tsunami Aceh 26 Desember 2004 SBY - JK dilantik 20 Oktober 2004 mereka baru bekerja dua bulan di periode pertama, dan pemilihan 2004 adalah pilpres pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Tak hanya langkah JK yang sigap dalam penanganan tsunami Aceh, SBY pun demikian. Waktu terjadi Tsunami, SBY sedang kunjungan di Jayapura, jika dilihat dari peta, terlihat jauhnya dua daerah itu seperti apa. Meski tidak disarankan untuk ke Aceh langsung kala itu oleh para pembantunya karena faktor infrastruktur yang rusak total dan isu GAM yang sedang memanas SBY tetap memutuskan untuk tetap menghampiri Aceh saat itu juga. Pro kontra juga terjadi kala SBY menerapkan open sky policy, yang mana tentara asing bebas keluar masuk untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan. Meski banyak ditentang karena kekhawatiran para tentara asing memberi bantuan pada GAM, SBY percaya kepada para intejelennya. Dan benar saja, saat itu bahkan GAM diajak SBY untuk gencatan senjata, dan hasilnya tercipta suasana saling membantu merekonsiliasi bencana Aceh. SBY juga membentuk Badan Rehabilotasi dan Rekontruksi (BRR) Aceh, Kuntoro Mangkusubroto ditunjuk sebagai kepala badan. Dok. oleh Youtube SBY

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next

The Govs must be Crazy - 🍉 @BetaEpsilonPhi

2 months ago

Waktu Tsunami Aceh, yang menjamin, Jusuf Kalla "Berikan alamat gudang (obat), ambil pistol, TEMBAK GEMBOK ITU", kata seorang Wakil Presiden berlatar belakang Sipil. "Saya WaPres, Anda Pegawai Negeri. Jalankan perintah ini! Saya yang masuk penjara bukan Anda!"

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next

34 1K 5K 916K 425

ALERTA Dua orang ditangkap karena unggah pidato Prabowo soal nuklir Iran di Threads. Padahal MK lewat putusan 115/2024 udah mutusin kalo kata “kerusuhan” di UU ITE cuma berlaku kalo ada kerusuhan fisik di dunia nyata, bukan di media sosial. Tapi aparat kita tetap pake alasan “berpotensi menciptakan kegaduhan”. Putusan MK diabaikan? Bebaskan mereka. #SalingJagaWarga #BebaskanKawanKami

tempo.co @tempodotco

2 months ago

JUST IN: YLBHI Minta Pengunggah Konten Pidato Prabowo Dibebaskan

23 463 2K 381K 31

100% VC/investor yang curhat ke kami, bilang Indo terlalu berisiko untuk investasi sejak kasus Ibam, Nadiem, dan Nicko. Ada yang pilih rugi miliaran daripada ambil risiko investasi di industri yang kalau startupnya sukses malah kena kriminalisasi atau diperas oknum2 korup. Yang namanya investor, sudah pasti paling perhitungan soal risiko. Kalau sudah bertindak profesional pun, tidak menerima uang sepeser pun, masukan dan keputusannya wajar, tapi tetap bisa kena kriminalisasi, bagaimana mereka bisa percaya Indonesia punya kepastian hukum? Bagi investor, artinya risikonya tinggi bahwa suatu hari nanti investasinya bisa dikriminalisasi, dan imbalnya rendah karena nilai investasinya bisa hancur lebur. Kalau risikonya tinggi, imbalnya rendah, buat apa dia investasi di Indonesia? Yang Indonesia butuhkan bukan regulasi baru, bukan juga taruh founder startup di panggung. Yang Indonesia butuhkan adalah kepastian hukum. Contoh sederhana soal ketidakpastian hukum: dalam kasus Ibam, tafsir Pasal 3 UU Tipikor diperluas, sehingga semua orang yang pernah ikut rapat pemerintah dianggap punya kewajiban setara pejabat. Padahal Ibam sudah berkali-kali mengingatkan kementerian secara profesional bahwa Chromebook butuh diuji dulu, dan fakta persidangan menunjukkan peringatan Ibam tidak didengar oleh pejabat Eselon I/II yang melakukan pengadaan. Tapi Ibam tetap divonis 4 tahun penjara karena perluasan tafsir di atas. Tiga hakim menilai bahwa mengingatkan dan menyatakan keberatan saja tidak cukup. Ibam, yang berstatus konsultan eksternal, bahkan ngga digaji oleh negara, dianggap secara de facto punya kewajiban menghentikan para pejabat Eselon I/II tersebut dalam menyalahgunakan masukan yang pernah Ibam berikan. Apakah masuk akal, seorang konsultan yang bukan pejabat pemerintah dianggap punya kewenangan secara de facto, padahal fakta persidangan menunjukkan masukannya banyak tidak didengar? Apabila penegakan hukum tipikor dalam praktiknya justru berujung pada kriminalisasi, dan memaksa hakim melakukan “akrobat hukum” untuk mempertahankan konstruksi putusannya, maka patut dipertanyakan: apakah kepastian hukum masih menjadi tujuan utama? Ataukah putusan tersebut lebih ditujukan untuk mempertahankan narasi hukum tertentu, meskipun harus mengesampingkan prinsip-prinsip hukum yang seharusnya dijunjung tinggi, dan malah menghasilkan preseden buruk bagi negara kita? Masa sih preseden buruk? Mari kita ambil contoh. Kamu pernah ikut FGD pemerintah? Pernah diundang rapat oleh kementerian/lembaga dan dimintai masukan? Dengan perluasan tafsir UU Tipikor di atas, kamu bisa dipenjara kalau suatu hari masukan kamu dipakai pejabat untuk korupsi. Karena masukan kamu bisa dianggap memberi kamu kewenangan secara de facto, lalu kamu dinilai tidak menghentikan pejabat melakukan korupsi, meskipun korupsinya mereka lakukan tanpa sepengetahuanmu. Ironisnya, seperti dalam kasus Ibam, yang kemudian diancam penjara adalah kamu, bukan pejabat-pejabat korup tersebut. Kamu tidak menerima uang korupsi sepeser pun? Tetap bisa dipenjara. Ini karena UU Tipikor sudah lama mengalami perluasan tafsir melalui adanya frasa "memperkaya pihak lain". Dalam putusan Ibam, kelima Hakim mengakui Ibam tidak memperkaya diri maupun menerima aliran dana, baik secara langsung maupun tidak langsung, tapi tetap divonis karena "memperkaya pihak lain". Padahal frasa tersebut awalnya dirumuskan untuk memidana orang yang menerima keuntungan secara tidak langsung lewat pihak lain, namun kini menjadi pasal karet karena tafsirnya diperluas. Dengan adanya putusan terhadap Ibam, kini Pasal 3 UU Tipikor/Pasal 604 KUHP baru, kembali dihadapkan pada risiko perluasan tafsir menjadi pasal yang semakin karet lagi. Yaitu siapapun yang pernah beri masukan bagi negara, jadi dianggap punya kewajiban menghentikan pejabat menggunakan masukannya untuk korupsi, meskipun korupsi tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dia. Kami tidak ingin putusan Ibam digunakan sebagai preseden untuk memenjarakan banyak orang yang pernah atau mau bantu Indonesia. Apalagi sampai membuat hukum menjadi semakin tidak pasti, sampai-sampai pejabat korup bisa bebas dengan cara menyalahkan masukan orang yang tidak korupsi atas perbuatan korup mereka. Apa jadinya masa depan Indonesia kita tercinta, jika ketidakpastian hukum menjadi sekentara itu? Semua ini, adalah pendorong kami untuk terus berjuang melalui banding. Jangan sampai hanya demi pihak-pihak tertentu mengejar sebuah "target", kepastian hukum satu negara dicederai, dan efek dominonya menjalar ke mana-mana. Putusan yang penuh "akrobat" ini harus dibatalkan. Ibam, Nadiem, Nicko, dan semua yang dikriminalisasi harus bebas. Kepastian dan supremasi hukum di Indonesia harus ditegakkan. Banyak hal di negara ini niscaya bisa kembali ke jalur yang benar jika penyalahgunaan hukum bisa dihentikan. Mohon bantu kami, mohon kawal selalu 🙏🏼

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next

Tim Wijaya @itsTimWijaya

3 months ago

Indonesian salaries are so low -- even Starbucks Baristas in Singapore make more than Software Engineers in Jakarta. That's why our top people prefer to leave. The issue is Indo companies can't afford higher salaries, because of low profit margins. The only solution to stop

155 2K 7K 1.1M 874

Perlu diingatkan lagi, Joko Widodo berulang kali menyatakan proyek KCJB menggunakan skema business to business (B2B), sehingga tidak menggunakan APBN dan tidak memerlukan jaminan pemerintah. Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi, berkali-kali menegaskan bahwa utang proyek tidak akan dibayar menggunakan APBN dan mengkritik pihak yang menyebut proyek itu akan menjadi beban negara. Bahkan pada 2025 ia kembali mengatakan tidak pernah ada permintaan agar utang Whoosh dibayar memakai APBN. (tautannya: cnnindonesia.com/ekonomi/202510…) Sejumlah pejabat KCIC dan kementerian pada masa itu juga konsisten menyampaikan narasi bahwa proyek bersifat komersial (B2B) sehingga risikonya berada pada perusahaan, bukan negara. Tak terhitung juga para politisi dan buzzer pendukung Jokowi saat itu yang menyampaikan narasi ini dan menyerang mereka yang mengritik KCIC. Jika sejak awal proyek dijanjikan sepenuhnya B2B tanpa membebani negara, mengapa kini penyelesaiannya harus diambil alih pemerintah? Bagaimana pertanggungjawabannya? Kemana mereka sekarang? Kalau LBP sih masih punya jabatan sih.

tempo.co @tempodotco

3 months ago

Kementerian Keuangan Ambil Alih Utang Kereta Cepat Whoosh

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next

489 481 3K 1.4M 130

Kalau bantu Belanda nangkepin Diponegoro londo ireng bukan?

Prabowo Subianto @prabowo

14 years ago

3. Waktu itu usia saya 17 tahun. Saya ikut melayat ke makam Opa Benyamin Thomas Sigar bersama Alm. Ayah dan Alm. Bunda

475 632 1K 0 456

Tanggapan Presiden: "Saya diserang"

Tato bisa dibilang "permanen" 𝗯𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗸𝗮𝗿𝗲𝗻𝗮 𝘁𝗶𝗻𝘁𝗮𝗻𝘆𝗮 𝗺𝗲𝗹𝗲𝗸𝗮𝘁 𝘀𝗲𝗹𝗮𝗺𝗮𝗻𝘆𝗮 𝗱𝗶 𝗸𝘂𝗹𝗶𝘁, 𝗺𝗲𝗹𝗮𝗶𝗻𝗸𝗮𝗻 𝗸𝗮𝗿𝗲𝗻𝗮 𝗮𝗱𝗮 𝘀𝗶𝗸𝗹𝘂𝘀 𝗽𝗲𝗿𝗮𝗱𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗸𝗿𝗼𝗻𝗶𝘀 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗲𝗿𝘂𝘀 𝗯𝗲𝗿𝘂𝗹𝗮𝗻𝗴, 𝗺𝗲𝗹𝗶𝗯𝗮𝘁𝗸𝗮𝗻 𝘀𝗲𝗹-𝘀𝗲𝗹 𝗶𝗺𝘂𝗻 𝗱𝗶 𝗯𝗮𝘄𝗮𝗵 𝗸𝘂𝗹𝗶𝘁. Jadi pas jarum tato menusuk dan melukai kulit, tubuh otomatis membaca ini sebagai cedera plus benda asing yang harus diatasi. Sel-sel imun seperti neutrofil, makrofag, dan sel dendritik pun langsung bergerak untuk "menangkap" partikel pigmen tato yang masuk. Nah, alasan tinta bisa bertahan puluhan tahun ada di makrofag, sel imun ini punya pola kerja yang disebut capture, release, recapture. Saat pigmen masuk, makrofag beramai-ramai menelannya, karena merupakan benda asing. Masalahnya, partikel pigmen itu terlalu besar dan terlalu awet untuk benar-benar dicerna. Jadi ketika makrofag yang menelannya akhirnya mati, pigmen tadi terlepas lagi ke jaringan sekitar. Lalu datang generasi makrofag baru yang menelan pigmen yang sama, mati lagi, lepas lagi, begitu seterusnya tanpa henti. 𝗝𝗮𝗱𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗶𝗻𝘆𝗮, 𝘁𝗮𝘁𝗼 "𝗽𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻𝗲𝗻" 𝗶𝘁𝘂 𝘀𝗲𝗯𝗲𝗻𝗮𝗿𝗻𝘆𝗮 𝗵𝗮𝘀𝗶𝗹 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘆 𝗺𝗮𝗸𝗿𝗼𝗳𝗮𝗴 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗲𝗿𝘂𝘀-𝗺𝗲𝗻𝗲𝗿𝘂𝘀 𝗺𝗲𝗻𝗮𝗻𝗴𝗸𝗮𝗽 𝘂𝗹𝗮𝗻𝗴 𝗽𝗶𝗴𝗺𝗲𝗻 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗶𝗹𝗲𝗽𝗮𝘀 𝗼𝗹𝗲𝗵 𝗺𝗮𝗸𝗿𝗼𝗳𝗮𝗴 𝘀𝗲𝗯𝗲𝗹𝘂𝗺𝗻𝘆𝗮, 𝗯𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗸𝗮𝗿𝗲𝗻𝗮 𝘁𝗶𝗻𝘁𝗮 𝗺𝗲𝗻𝗲𝗺𝗽𝗲𝗹 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶𝘀 𝗱𝗶 𝗸𝘂𝗹𝗶𝘁. Yang menarik, beberapa riset terbaru menemukan bahwa penumpukan pigmen jangka panjang ini berpotensi mengganggu fungsi imun normal, termasuk respons terhadap vaksin tertentu, dan juga dikaitkan dengan peningkatan risiko limfoma (kanker kelenjar getah bening) serta kanker kulit. Semoga bermanfaat! Sumber: Tattoo ink exposure is associated with lymphoma and skin cancers - a Danish study of twins

“Saya menghabiskan belasan tahun meneliti tentang perlindungan sosial di banyak negara. Saya menyelesaikan S2 dan S3 saya di inggris. Tidak ada satu pun negara di dunia yg program makan bergizi gratisnya dilakukan oleh aparat keamanan. Dari semua program perlindungan sosial di seluruh dunia, MBG adalah program terbesar dari segi anggaran, inefisiensi dan potensi korupsinya, di seluruh dunia.” Video ini adalah paparan paling clear soal kekacauan tata kelola embege. Kalo ada yg nanya “emang apa salahnya sih embege?”, cukup suruh nonton video ini. x.com/NakesPuskesmas…

Bila dibongkar semua latar belakang pendidikan komisaris BUMN, makin ketauan, Negeri ini memang tidak pernah mem-value pendidikan sebagai suatu hal yang penting #Hensa

Saat ini ada 25 wakil menteri yang juga menjabat sebagai komisaris BUMN. Padahal putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 jelas menegaskan bahwa wakil menteri tidak boleh rangkap jabatan.

Ospek di kampus aja kalo ada 1 orang yg meninggal pasti diusut penegak hukum. Dikejar sampe ke pucuknya. Latsarmil Kopdes ini 5 orang meninggal, terus dibiarkan aja karena melibatkan struktur tentara, gitu? Tajam ke sipil, tumpul ke tentara. Negara hukum macam apa kita ini?

Lagi, lagi dan lagi closing statement yang tepat sasaran dari wakil ketua BEM UI Fatimah Azzahra persis berdiri dan berbicara disamping orang dekat presiden. ❤️✊☺️

Fatimah azzahra wakil ketua bem UI sedang mengajari DPR apa sebenarnya fungsi mereka bukan malah menjadi corong pemerintah.

Ibu Desi sama Ibu Yuyun ini polos sekaliiiii. Ngomong di depan kamera kalau dibayar 100 ribu. Terus ke media nasional pula. Ini koordinatornya gak briefing dulu gimana ngadepin media??? 😂🤣😂🤣

patut diakui, editor Bloomberg KEREN banget ngett ngett !!!!! visualisasi perbandingan GDP beberapa negara di S.E.A tahun 2025 pake motif kain batik gini ada juga visualisasi Pelemahan Nilai Rupiah juga pake pewayangan gini; ini kreatif banget. Bloomberg tahu bagaimana bercerita tapi pendengar/audiensnya adalah masyarakat Global dengan identitas Universal. Bahkan ketika berbicara tentang PILIHAN TAK SEHAT, dia menganalogikan ini semua dengan GORENGAN yang terlihat nikmat namun sesungguhnya unhealthy. 🙂

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next

Tahun 2005. Harga minyak dunia sedang naik, subsidi BBM dari APBN membengkak. Keadaan fiskal sempit, mau ini susah, mau itu susah. Mesti ada anggaran yang dilonggarkan. Presiden SBY berkoordinasi dengan DPR dan MPR untuk meminta persetujuan. Agar tidak makin membengkak, pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM dan mengurangi subsidi. Setelah disetujui, SBY, mengumumkan sendiri di TV nasional keadaan apa yang terjadi. Apa yang sudah dia lakukan. Dan keterpaksaan menaikkan harga BBM. Dan sebagai kompensasi, masyarakat diberikan bantuan langsung tunai, sebagai pengganti subsidi BBM. Tahun 2026 Malam hari, tiba-tiba Pertamax naik. Gak ada angin gak ada hujan. Dari 12 ribu jadi 16 ribu. Tiga puluh persen lebih. Siangnya Presiden Prabowo pidato di Lampung. "Yang nyinyir, nyinyir, nyinyir." "Nyenyenye"