brainstrom @yurs____

Jumatan drive thru "Hadirin para jamaah yang mengambang.."

Guys, ada momen di rapat DPR yang menurut gue paling jujur dan paling mewakili kondisi keuangan daerah yang sedang kritis tapi paling sedikit disorot media. Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bicara langsung di hadapan Mendagri, Menpan RB, dan seluruh kepala daerah. Dan apa yang dia sampaikan sangat sederhana tapi sangat berat. Daerahnya tidak punya uang untuk bayar gaji PPPK sampai akhir tahun. Ini kondisinya yang paling mengejutkan: DAU Dana Alokasi Umum Maluku Utara hanya sekitar Rp960 miliar. Tapi belanja pegawai daerahnya sudah mencapai Rp1,1 triliun. Artinya: sebelum satu rupiah pun dipakai untuk bangun jalan, perbaiki sekolah, bayar tagihan rumah sakit, atau program apapun uang dari pusat sudah habis hanya untuk bayar gaji pegawai. Bahkan masih kurang Rp140 miliar lebih. Dan ini bukan anomali Maluku Utara saja. Gubernur Sulawesi Tengah dan kepala daerah lain menyampaikan keluhan yang sama. Ini adalah kondisi yang merata di banyak daerah seluruh Indonesia. Dan ini tentang solusi yang ditawarkan pusat yang tidak menyelesaikan masalah: Pemerintah pusat memberikan relaksasi melongggarkan aturan penggunaan anggaran supaya daerah bisa lebih fleksibel menggeser pos untuk bayar gaji PPPK. Sherly menerima relaksasi itu dengan apresiasi. Tapi dia langsung menyampaikan masalah yang lebih mendasar: Relaksasi itu berarti daerah harus memotong belanja infrastruktur untuk bayar gaji. Jalan yang harusnya dibangun tidak jadi dibangun. Jembatan yang harusnya diperbaiki tidak jadi diperbaiki. Fasilitas publik yang harusnya ditingkatkan tidak jadi ditingkatkan. "Relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur. Dan infrastruktur itu diperlukan untuk pondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Dan pertumbuhan ekonomi di daerah adalah pondasi pertumbuhan ekonomi nasional." Artinya: solusi jangka pendek ini sedang menciptakan masalah jangka panjang yang jauh lebih besar. Dan ini tentang DBH yang paling menyesakkan: Sherly tidak meminta APBN membayar gaji PPPK mereka. Dia tidak minta bailout dari pusat. Yang dia minta jauh lebih sederhana: kembalikan sebagian dari 60% Dana Bagi Hasil yang selama ini ditahan oleh pusat. DBH adalah uang hasil sumber daya alam daerahnikel, tambang, hasil laut yang seharusnya kembali ke daerah penghasil. Tapi 60%-nya ditahan di pusat. "Kami tidak meminta dari DAU. Kami tidak meminta dibayar oleh APBN. Kami hanya minta sebagian dari 60% DBH dikembalikan. Jika itu dikembalikan kita akan mengambil jalan tengah." Maluku Utara adalah provinsi penghasil nikel terbesar di Indonesia. Nikel yang jadi tulang punggung hilirisasi yang dibanggakan pemerintah pusat. Tapi provinsinya tidak bisa bayar gaji pegawai. Dan ini tentang ruang inovasi yang sudah dipersempit: Sherly menyampaikan poin yang menurut gue paling fundamental dan paling jarang diakui secara terbuka oleh pemerintah pusat. Ketika kepala daerah disuruh berinovasi mencari sumber pendapatan baru kenyataannya banyak kewenangan dan otoritas daerah sudah ditarik ke pusat. Ruang untuk bergerak sudah dipersempit oleh aturan yang tidak fleksibel. Daerah disuruh mandiri tapi alatnya sudah diambil. Daerah disuruh inovatif tapi kewenangannya sudah dipangkas. Dan sekarang daerah disuruh cari solusi sendiri untuk masalah yang sebagian besar diciptakan oleh kebijakan pusat sendiri. Ini bukan sekadar masalah Maluku Utara. Ini adalah potret dari sistem fiskal yang sedang tidak sehat di seluruh Indonesia. APBN dipotong Rp306 triliun atas nama efisiensi. Transfer ke daerah menjadi yang terkecil dalam 10 tahun terakhir. DBH ditahan 60%. Tapi PPPK yang diangkat atas kebijakan pusat gajinya harus dibayar oleh daerah yang tidak punya uang. Dan di ujung rantai yang paling panjang dan paling tidak terlihat ada guru honorer, tenaga kesehatan, dan pegawai pemerintah daerah yang sudah bekerja berbulan-bulan dan belum menerima gaji. Mereka bukan angka dalam spreadsheet keuangan negara. Mereka adalah orang-orang nyata yang masih harus makan, masih punya cicilan, dan masih harus menghidupi keluarga sementara di Jakarta orang-orang berdebat tentang relaksasi anggaran.

Pagi, Mengutip dari LENIN.. utk menghancurkan suatu negara, pertama hancurkanlah mata uangnya... Tapi bukan gw lho yg ngutip pernyataan Lenin.

Prabowo Subianto is too spendthrift and too authoritarian economist.com/briefing/2026/…

Guys, ada pernyataan Prabowo yang menurut gue paling berbahaya yang pernah gue dengar dari seorang presiden soal mata uang negaranya sendiri. Dan dia ngomong ini bukan di forum terbatas. Bukan slip of the tongue. Tapi di depan ribuan rakyat dengan penuh keyakinan: Mau dolar berapa ribu kek kalian di desa-desa kan enggak pakai dolar. Yang pusing yang suka ke luar negeri. Ini bukan candaan. Ini adalah cara berpikir yang sangat berbahaya. Gue mau kasih lo contoh nyata negara yang pemimpinnya pernah berpikir persis seperti ini. Dan apa yang terjadi setelahnya. Zimbabwe ketika presiden bilang rakyat desa tidak butuh mata uang yang kuat: Robert Mugabe selama bertahun-tahun bilang kepada rakyatnya bahwa pelemahan nilai mata uang adalah konspirasi Barat. Bahwa rakyat desa yang tidak bertransaksi dalam dolar tidak perlu khawatir. Hasilnya? Inflasi Zimbabwe mencapai 89,7 sextillion persen per tahun di 2008. Orang membawa uang keranjang penuh hanya untuk beli roti. Petani di desa yang "tidak pakai dolar" mendapati hasil panennya tidak bisa dibeli siapapun karena harga berubah setiap jam. Tabungan seumur hidup hilang dalam semalam. Mereka akhirnya menyerah dan menggunakan dolar Amerika sebagai mata uang resmi. Mata uang mereka sendiri sudah tidak ada nilainya sama sekali. Venezuela ketika pemerintah melarang rakyat khawatir soal kurs: Hugo Chavez dan Maduro selama bertahun-tahun meyakinkan rakyat bahwa kurs tidak relevan bagi rakyat kecil. Yang penting ada subsidi. Yang penting ada program sosial. Hasilnya? Inflasi Venezuela mencapai 1.000.000% di 2018. Dokter, guru, insinyur semua yang punya pendidikan dan bisa pergi pergi. Lebih dari 7 juta warga Venezuela meninggalkan negaranya. Rakyat desa yang "tidak pakai dolar" itu akhirnya mengantri berhari-hari untuk dapat sekarung tepung. Mereka juga akhirnya terpaksa bertransaksi dalam dolar di pasar gelap karena mata uang mereka sendiri tidak dipercaya siapapun. Dan sekarang kembali ke Indonesia yang ternyata sangat relevan: Prabowo bilang rakyat desa tidak pakai dolar. Tapi benarkah demikian? Kedelai bahan baku tempe dan tahu yang dimakan rakyat desa setiap hari 90% diimpor dari Amerika Serikat. Harganya ditentukan dalam dolar. Ketika rupiah melemah dari Rp13.000 ke Rp17.000 — harga kedelai naik. Harga tempe naik. Harga tahu naik. Penjual tahu dan tempe di desa yang "tidak pakai dolar" itu langsung merasakan dampaknya di meja makan mereka. Gandum bahan baku roti, mie instan, biskuit yang dikonsumsi rakyat desa 100% diimpor. Harganya dalam dolar. Pupuk yang dipakai petani desa untuk bercocok tanam sebagian besar bahan bakunya diimpor. Harganya dalam dolar. Obat-obatan generik bahan bakunya sebagian besar diimpor dari China dan India. Harganya? Dalam dolar. Rakyat desa tidak pegang dolar secara fisik. Tapi seluruh kehidupan mereka dari makan pagi sampai obat yang mereka minum harganya ditentukan oleh kurs dolar. Dan inilah yang paling miris: Presiden yang seharusnya menjaga kepercayaan pasar terhadap mata uang negaranya justru dengan entengnya bilang kurs dolar tidak relevan bagi rakyat. Padahal kepercayaan itulah yang membuat rupiah bisa stabil. Kepercayaan itulah yang membuat investor mau masuk. Kepercayaan itulah yang membuat rakyat tidak lari ke dolar dan emas seperti yang sekarang terjadi dan dikhawatirkan oleh ekonom-ekonom kita. Ketika presiden sendiri tidak menganggap serius pelemahan mata uangnya sinyal apa yang dikirim ke pasar? Sinyal apa yang dikirim ke investor asing? Sinyal apa yang dikirim ke rakyat yang tabungannya dalam rupiah? Bandingkan dengan pemimpin yang serius: Lee Kuan Yew dari Singapura negara tanpa sumber daya alam apapun menjadikan kestabilan mata uang sebagai prioritas utama pemerintahannya. Dia tahu bahwa kepercayaan terhadap mata uang adalah kepercayaan terhadap negaranya secara keseluruhan. Hasilnya? Singapura hari ini punya GDP per kapita lebih dari 80.000 dolar. Rakyat Singapura yang "cuma pedagang kecil" pun hidupnya jauh lebih sejahtera dari rakyat kita yang punya sumber daya alam berlimpah. Bukan karena Singapura kaya alam. Tapi karena pemimpinnya tidak pernah menganggap remeh nilai mata uangnya. Pernyataan "mau dolar berapa ribu kek, di desa kan tidak pakai dolar" bukan pernyataan yang menunjukkan ketenangan seorang pemimpin. Itu adalah pernyataan yang menunjukkan ketidakpahaman atau lebih buruk lagi, ketidakpedulian terhadap bagaimana ekonomi nyata bekerja di tingkat paling bawah. Rakyat desa tidak pegang dolar. Tapi rakyat desa makan tempe dari kedelai impor yang harganya dalam dolar. Rakyat desa bertani dengan pupuk yang bahan bakunya dalam dolar. Rakyat desa berobat dengan obat yang bahan bakunya dalam dolar. Ketika presiden tidak peduli dengan kurs yang tidak peduli bukan hanya presidennya. Tapi seluruh sistem di bawahnya ikut tidak peduli. Dan ketika seluruh sistem tidak peduli dengan nilai mata uangnya sendiri kita tinggal menunggu giliran menjadi Zimbabwe atau Venezuela berikutnya. Semoga kita tidak sampai di sana. Tapi pernyataan seperti ini tidak membuat gue yakin bahwa kita sedang bergerak menjauhi arah itu.

Lihatlah! Bangunan SD penerima manfaat MBG dengan Bangunan SPPG nya. © Ari Pizzahitsmajalengka on FB

Badan Gizi Nasional membeli 21 ribu sepeda motor listrik untuk operasional kepala dapur makan bergizi gratis. Pengadaan itu baru diketahui setelah viral di media sosial. #TempoPlus

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next

Sungguh miris. Tapi inilah kenyataannya.

nemu satu kalimat cantik banget : “Jangan sampai kamu meninggalkan Pemberi Rezeki dengan alasan mencari rezeki” 🙂

A clip that left the world in disbelief and horror. Israel did this.

Dan ternyata.. - orang yang bangun jam 5 buat siap-siap berangkat kerja - makan siang buru-buru - jam 9 malem udah tidur biar besok nggak tepar pas kerja itu udah bukan orang tua kita lagi, tapi kita yang sekarang

Di indonesia 🇮🇩 🏠 1990: 1 rumah = 5 tahun gaji 2000: 1 rumah = 8 tahun gaji 2005: 1 rumah = 10 tahun gaji 2010: 1 rumah = 13 tahun gaji 2019: 1 rumah = 18 tahun gaji 2025: 1 rumah = 23 tahun gaji 2030: 1 rumah = ... Lihat selengkapnya

SMA N 2 Kudus 🚑

Honorer puluhan thn, ikut mencerdaskan bangsa tapi gajinya kecil. MBG baru se-thn pegawainya sdh jd ASN, udah korup, meracuni diberi hadiah pulak...ampun wok.

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next

"335 TRILIUN buat makan siang itu setara dengan: 🎓 3,3 JUTA anak kuliah GRATIS sampai lulus S1 (kampus terkemuka yaa) 🏥 670 RUMAH SAKIT baru standar internasional (bisa bikin lapangan kerja baru) 🏫 167 RIBU sekolah rusak diperbaiki total. 👩‍🏫 Gaji 5,5 JUTA guru honorer jadi 5 JUTA/bulan (kesejahteraan guru meningkat).

Indonesian Pop Base @iPopBase

9 months ago

Indonesia to allocate Rp335 trillion for MBG in 2026.

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next

676 452 2K 3.4M 203

Deforestation today, devastation tomorrow. A swampy Melaleuca forest in Papua, Indonesia, was destroyed. 🇮🇩 These swamp forests had absorbed floodwaters and supported wildlife. Their destruction raised flood risks as we seen in Sumatra, and threatened livelihoods.

🇮🇩 Illegal mining, logging, and deforestation worsened floods and landslides in Sumatra, contributing to over 1,000 deaths.

Everybody make tawbah, there's not much time left.

The Daily CPEC @TheDailyCPEC

a year ago

🚨BREAKING: Saudi Arabia discovers major new gold reserves in the Makkah region spanning 100 km.

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next

293 2K 12K 7.3M 1K

Trump sent Hamas a ceasefire proposal – days later, Israel bombed the group in Qatar as it met to discuss the deal. @jeremyscahill, co-founder of @DropSiteNews, says “There are serious questions that we have to ask about the extent of U.S. involvement in this attack.”

@BudiBukanIntel Video jelasnya