Fazt @Ariislkmn

Salah satu alasan banyak yg mobilnya atas nama PT atau atas nama ART, supir dll😁

Pengeluaran2 nggak penting wajib ditahan dulu guys, untuk sekarang wajib melek dan sadar 😭🙏🏻

Mau bayar pajak djpnya down nanti kalo telat dikit ditagihnya kayak orang punya utang banget banget. Udah dibayar duitnya buat dikorup. Keren banget deh…. Asiiiikkk

@chermawan93 Ikut

Kalo lihat seluruh pernyataan beliau, kayaknya memang udah ga ketolong lagi nih guys. Keliatan banget salahnya di pola pikir. Dan sepertinya beliau bukan orang yg mudah diajak diskusi dan diberi masukan yaa. Jadi yaa, selamatkan diri masing2. Semoga kita semua baik2 saja🥲🥲

judi online itu efek kerusakannya masif banget ga kebayang dosanya orang2 dibalik bisnis judi online ini kalo masuk neraka tempatnya di basement dket toilet karyawan

p bagi duit

Ketika Aguan Meludahi Hukum Menggunakan Bansos Pantai Indah Kapuk 2 atau yang lebih dikenal dengan sebutan PIK 2, merupakan proyek ambisius yang berada di bawah kendali Aguan melalui Agung Sedayu Group. PIK 2 bukan hanya sekadar tumpukan beton megah, tetapi juga medan pertempuran di mana keserakahan melawan keadilan, dan hukum yang berlaku di Indonesia menjadi penonton yang lumpuh. Proyek ini, yang merupakan bagian dari reklamasi Teluk Jakarta, telah memicu gelombang protes sejak sejak awal ditetapkan sebagai PSN. Laporan dari Kompas mengungkap bagaimana pagar laut PIK 2 memutus akses nelayan tradisional di Pantai Mutiara dan sekitarnya, merenggut mata pencaharian ratusan keluarga. Tak hanya itu, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta juga mencatat terdapat potensi kerusakan ekosistem mangrove seluas ribuan hektar akibat reklamasi. Di sisi lain, ada gugatan sebesar Rp 3 triliun dari PT Jaladri Samudera Raya, terhadap pengembang PIK 2 pada 2022 masih bergulir, menuntut kompensasi atas dampak lingkungan dan sosial. Hukum yang berlaku di Indonesia seharusnya menjadi benteng, namun malah menjadi karpet merah bagi Aguan. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, spesifiknya di Pasal 74, mewajibkan perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam seperti reklamasi properti, diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan CSR. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa implementasinya lelet, di mana Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tidak punya nyali untuk menghukum mereka yang mengabaikan esensi tanggung jawab sosial. Aguan, dengan kekayaan yang masuk ke dalam daftar Forbes (estimasi US$ 1,1 miliar pada 2024), tampaknya paham betul cara memanfaatkan celah ini, membiarkan hukum tertatih sementara proyeknya terus menggilas rakyat kecil. Kontroversi PIK 2 bukan hanya soal nelayan atau mangrove, namun juga soal hukum yang diperkosa di depan mata kita. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2023 menyebutkan, lebih dari 1.500 nelayan di Jakarta Utara terdampak reklamasi, termasuk PIK 2, tapi tindakan nyata dari pemerintah nihil. Aguan tidak hanya sekadar membangun properti, ia juga membangun narasi bahwa hukum bisa dibungkam dengan uang dan kuasa. Dan yang lebih memuakkan, sistem kita membiarkan ludahnya mengalir, meninggalkan kita dengan pertanyaan, “Sampai kapan rakyat menjadi penutup mata dalam drama ini?”. Sebuah Esai

🤣🤣🤣

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next

dollar otw 17rb, pounds udah sempet nyentuh 22rb, euro sempet naik ke 18.600 alamak 😳

indon sedang ga baik2 aja, pemudik turun sekitar 24%an, dunia swasta banyak PHK, bansos dikurangi. dunia PNS juga pada suram, beberapa pemda bahkan TPP belum cair, THR belum cair samsek, yg makin parahnya K/L yg harusnya aman2 aja malah ada pemotongan THR, sejarah tahun ini emg👏🏼

Negoro dengan sda sesugeh iki, penghasilane dari pajak :(

@hrdbacot Angka mudik drop 24-30% dibanding tahun lalu. Kalo gaada pinjol & pegadaian, mungkin bisa drop sampe 50%+ Hingga maret 2025, data pinjol 77 Triliun. Jd memang Indonesia tidak baik-baik saja.

Bagi teman2 yang ingin menyerah dengan keadaan, siapa tahu pengalaman pribadi saya bs menjadi inspirasi. Foto ini adalah Masjid RSUP Dr. Sardjito yg sy foto td Subuh. Masjid ini adalah salah satu tempat bersejarah bagi saya. 20 tahun yang lalu sy masih Residen Bedah Umum FK UGM. Saat itu sy memutuskan untuk alih program (pindah sekolah) ke Urologi FKUI/RSCM Jakarta. Tapi tentu harus ujian dulu. Waktu itu yg ujian 10 org, namun yang 9 bersaing untuk diterima sbg Residen Urologi yang baru. Sementara sy bersaing melawan diri saya sendiri, untuk diterima sbg residen semester 5. Sebelum ujian sy diberi soal2 ujian yang lama oleh teman2 sy residen urologi FKUI yg stase di Jogja. Begitu pula dgn adik kelas sy yg merupakan Residen Urologi FKUI. Kata mereka soal berulang sekitar 70 %. Saat itu sy dalam puncak optimisme. Bagaimana tdk. Saya sendirian, dosen, CPNS FK Unram NTB (mendapat prioritas karena dari Indonesia Timur), dan sudah residen bedah umum semester 6. Saya belajar persiapan ujian di sela2 sy stase. Bahkan 1 pekan sebelum ujian sy sudah d Jakarta. Namun sudah tdk menyentuh buku teori. Hanya belajar soal2 saja.

Pulang kampung kali ini kerasa ga nikmat dan ga hikmat. Sebagian besar keluarga memandang aku dan istri sebatas sebagai ATM berjalan aja. Minta renovasi, minta rumahnya dibeli, minta beliin ini itu, minta pinjaman, dll. Tapi gaada yg nanyain kabarku di perantauan kayak gimana!

Dengan semua kekerasan dan pelanggaran yg dilakukan aparat ke rakyat: - DPR diam - Presiden diam - Menteri HAM diam - Media dibungkam Ini kaya kita dibiarin mati pelan2, kaya di-silent treatment. Gilaak!

Bener banget lagi si Ferry Irwandi. "Militer dilatih dan ditempa untuk: - patuh - tidak bertanya " Masuk akal sekarang kenapa beberapa pejabat publik anti diskusi, anti kritik. **kau klo cm mau kritik, keluar saja - loh

Muhammadiyah ternyata masuk ke organisasi keagamaan paling kaya di dunia, peringkat ke-4. Bahkan gak ada negara Islam lainnya yang punya organisasi Islam sekaya Muhammadiyah.

Persekongkolan Sistematis dalam RUU Polri Di balik layar institusi Kepolisian Indonesia, ada cerita yang menurut saya lebih dalam dari sekedar penegakan hukum saat ini, yaitu cerita tentang kekuasaan, ambisi, dan potensi persekongkolan sistematis yang kini terlihat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri yang terbaru. Jika boleh saya singgung sembari mengingatkan, bermula dari kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Kumala Wongso pada 2016, sebuah kasus yang tidak hanya mengguncang publik, tetapi juga menjadi titik awal sorotan terhadap kenaikan karier sejumlah perwira tinggi Polri seperti Krishna Murti, Listyo Sigit Prabowo, Tito Karnavian, dan Ferdy Sambo. Dari kasus sianida ini, kita dapat melihat kenaikan karir ke posisi yang lebih strategis bagi Tito sebagai Menteri Dalam Negeri, Listyo sebagai Kapolri, yang tampaknya menjadi pengaman kekuasaan Presiden Joko Widodo (saat itu). Dan publik tentu tidak lupa, peran Ferdy Sambo yang saat itu masih samar, seolah menjawab salah satu misteri ketika dirinya menjadi pelaku penembakan bawahannya. Publik pun semakin penasaran, kasus yang menimpa Ferdy Sambo menguak “kode 303”, yang nampaknya, mengerucut ke mafia judi online di Indonesia. Maka bisa jadi, jika Presiden Prabowo menginginkan perubahan total di dalam institusi Polri, mungkin bisa dimulai investigasi terhadap kasus Jessica Kumala Wongso. Kasus kopi sianida pada 6 Januari 2016, yang merenggut nyawa Wayan Mirna Salihin, menjadi panggung awal dari kontroversi. Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka oleh Krishna Murti, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, dan divonis 20 tahun penjara pada Oktober 2016. Prosesnya penuh tanda tanya, di mana bukti CCTV tidak jelas, tuduhan Jessica bahwa Krishna memaksanya mengaku, dan minimnya bukti forensik langsung. -Sebuah Esai-