Aslan @AslanWN

𝐑𝐄𝐀𝐋 𝐌𝐀𝐃𝐑𝐈𝐃 𝐏𝐔𝐓 𝐎𝐍 𝐀 𝐒𝐇𝐎𝐖 𝐖𝐈𝐓𝐇 𝐁𝐄𝐀𝐔𝐓𝐈𝐅𝐔𝐋 𝐆𝐎𝐀𝐋𝐒 😍✨ A 𝗚𝗢𝗟𝗔𝗭𝗢 from Arda Güler is followed by a ridiculous piece of skill from Kylian Mbappé to make it 2-0 🤩 Mbappé then completes his brace with a 𝗣𝗔𝗡𝗘𝗡𝗞𝗔 🥵 Yan Diomande makes another impact too, picking up yet another assist 🅰️ and scoring a 𝗥𝗢𝗖𝗞𝗘𝗧 🚀 Three points for Real Madrid. Next week: 𝗘𝗟 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗜𝗖𝗢 🍿

🙌 ¡Goleada en el Bernabéu! 🙌 @emirates

Pengacara dungu Buzzer dungu Wapres dungu Dungu koq berjamaah 😂😂

Di janjikan 19 ribu lapangan kerja Ehhh si kunyuk tamatan SMP.

Prabowo: lulusan SMA gibran: lulusan SMP sementara loker di Indonesia: minimal S1 atau sederajat pengalaman 30 tahun umur maksimal 35 tahun😭

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next

Wajah2 Komisioner KPU 2022-2027 pengkhianat bangsa yang meloloskan Gibran nyawapres: 1) Betty EI 2) Hasyim Asy'ari 3) M Afifuddin 4) Parsadaan Harahap 5) Yulianto Sudrajat 6) Idham Holik 7) August Mellaz #GibranHasilPolitikKotor #GibranHasilPolitikKotor

HAHAHAHA

Troll Football @TrollFootball

3 weeks ago

Indonesia national football team

1K 6K 43K 3.4M 2K

Berarti BENER dugaan byk orang. Ternyata ratusan orang petugas KPPS thn 2019 itu meninggal krn DIRACUN..‼️

Putusan MK Tegaskan Gibran tak Penuhi Syarat Pendidikan, Kuasa Hukum Pemohon Serukan Mundur Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak menerima permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar Pilpres 2024. Namun demikian, MK dalam pertimbangannya menyatakan tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA. Hal tersebut dibacakan dalam sidang pada Selasa (6/10). Menanggapi putusan itu, kuasa hukum pemohon, Refly Harun, menilai putusan MK justru membuka peluang untuk mempersoalkan status Gibran sebagai Wakil Presiden melalui mekanisme yang diatur dalam UUD 1945. Refly menyebut putusan tersebut membuat kedua pihak sama-sama merasa diuntungkan. “Baru kali ini putusan MK digembirai oleh dua pihak. Jadi pihak sana gembira karena Gibran tak didiskualifikasi, tapi pihak sini gembira juga karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA,” kata Refly usai persidangan. Menurut Refly, berdasarkan pertimbangan dalam putusan MK, persoalan tersebut menjadi kewenangan lembaga lain sesuai dengan ketentuan konstitusi. Ia pun menyinggung kemungkinan adanya proses politik melalui DPR hingga MPR. “Tetapi kalau misalnya tahu diri, harusnya pakai yang namanya etika berpemerintah, wajib mengundurkan diri. Tapi enggak tahu ya, mungkin 1-2 hari ini saya yakin Gibran akan memundurkan diri,” tukas Refly. Naskah dan Editor Video: MI/Rifaldi Putra Irianto #IjazahGibran #Gibran #MK #SidangMK

Dan kuliah S1 Cukup sulit, secara ekonomi dan pikiran untuk melaluinya tetapi ada juga Anak SMP dengan asiknya Jadi Wapres Indonesia Karna bapak memberikan privilege lebih untuk hasrat kekuasaan.

Refly Harun: Secara sah dan meyakinkan - Gibran tidak di diskualifikasi - Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA

Dan lucunya semua Kampus ternama republik ini memasang foto Anak SMP tersebut 🙈🙈

Aslan @AslanWN

3 weeks ago

Dan untungnya mereka tak tahu malu dengan seperti ini, dan mestinya harus Mundur secara negarawan apabila mencontoh pejabat publik internasional dan tak mungkin terjadi di Indonesia 🤭

0 0 0 42 0

Dan untungnya mereka tak tahu malu dengan seperti ini, dan mestinya harus Mundur secara negarawan apabila mencontoh pejabat publik internasional dan tak mungkin terjadi di Indonesia 🤭

Aslan @AslanWN

3 weeks ago

Seyogyanya Tamatan SMP itu harus sekolah menuju SMA tapi enak juga yaa Jadi Wapres Tamatan SMP aja bisa. Rakyat harus melihat betapa bobroknya sistem yg ada negeri ini.

0 0 2 51 0

Seyogyanya Tamatan SMP itu harus sekolah menuju SMA tapi enak juga yaa Jadi Wapres Tamatan SMP aja bisa. Rakyat harus melihat betapa bobroknya sistem yg ada negeri ini.

Mestinya dia Malu, tapi pasti dia tak punya #Hensa

Menurut Putusan MK, Gibran terbukti tidak memiliki ijazah setara SLTA, tapi dalam amar putusannya MA menolak permintaan pemohon untuk mendiskualifikasi Gibran karena bukan kewenangannya. Jadi Gibran akan terus jadi Wapres, namun dalam kondisi sudah cacat secara legitimasi moral dan etika hukum. Hal itu akan jadi persoalan politik yang melekat pada Gibran. Putusan ini tidak menggoyang kekuasaan secara langsung, tetapi menciptakan luka legitimasi yang panjang dan dapat menjadi persoalan secara politis. Gibran dan pemerintahan tetap aman secara hukum, namun dampaknya lebih ke ranah persepsi publik dan narasi politik ketimbang perubahan struktural yang segera. Potensi lanjutan dari putusan MK ini ada di lembaga lain. MK secara eksplisit menyerahkan persoalan ini ke “lembaga terkait yang berwenang” sesuai UUD 1945. Secara teoretis, ini membuka ruang bagi DPR dan MPR, untuk melakukan proses impeachment jika ada dugaan pelanggaran berat menurut kekuatan politik yang menguasahi parlemen. Diteruskan atau tidaknya proses itu sangat tergantung dari kehendak politik Pemerintahan Prabowo bersama para ketua partai koalisi. Bolanya ada di pak Prabowo sekarang, yang sudah makin menunjukkan peran sentralnya sebagai satu satunya penguasa yang menentukan dan mengendalikan kontrol dan kekuasaan terhadap arah jalannya politik dan hukum di negeri ini.

Tenang nak. Sekolah ndak perlu tinggi-tinggi. Cukup SMP saja. Siapa tahu jadi wakil presiden. #GakPunyaMalu

MK menyimpulkan,ijazah SMA Gibran mmg tdk ada. Tp MK tdk lanjut menimbang hal2 yg diminta krn pemohon dianggap tdk punya legal standing. Kalah? Tidak juga.Nampaknya memang ini yg terjauh sec.poltk yg bisa diputus MK.Tetap menilai substansi tapi diganjal sendiri di legal standing

Mahkamah menerangkan bahwa meskipun tidak ditemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah atau sertifikat luar negeri setara SMA milik Gibran Rakabuming Raka, MK tidak dapat membatalkan kedudukannya sebagai Wakil Presiden. Sebab, proses pencalonan telah berakhir sejak pelantikan pada 20 Oktober 2024 sehingga perkara tersebut secara substansial tidak lagi berada dalam rezim perselisihan hasil pemilu. Meski demikian, secara formal MK tetap berwenang mengadili perkara tersebut. Berdasarkan asas ius curia novit, Mahkamah berkewajiban menggali kebenaran materiil dan tidak dapat menolak perkara dengan alasan tidak adanya batas kewenangan hukum lembaga pascapelantikan. Mahkamah juga mengungkapkan bahwa dokumen yang menjadi dasar penerbitan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan hanya berupa certificate of attendance dan catatan akademik. Dokumen tersebut dinilai bukan bukti kelulusan atau tamat dari suatu jenjang pendidikan, melainkan sebatas bukti kehadiran dalam proses pembelajaran. Namun, para Pemohon yang terdiri atas organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan perseorangan dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena bukan pasangan calon. Karena itu, dalam amar putusan, MK mengabulkan eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum dan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Unduh salinan putusan selengkapnya melalui laman mkri.id ya, #Courtizen! #MengawalKonstitusi #salaMKonstitusi #MKRI #PHPU2024

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next

Terima kasih Yang Mulia Para Hakim @officialMKRI. Meski kami kecewa putusan kalian yang menolak gugatan keberadaan dan keabsahan ijazah atau sejenisnya Sdr @gibran_tweet yg membuatnya jadi Wapres, namun bangsa ini akhirnya tahu SECARA SAH DAN MEYAKINKAN bahwa dia telah BERBOHONG memiliki ijazah SMA sbg syarat pencalonannya sbg Cawapres saat itu. Dan kepada anak-anak bangsa, catatlah hari ini sbg hari pembuktian bahwa kebohongan yang sempurna sekalipun akan terbongkar pada saatnya. @prabowo @DPR_RI @mprgoid