Ikhsan Alhaque @IAlhaque

Membaca Bung Karno hari ini bukan sekadar mengenang masa lalu. Yang lebih penting adalah bertanya: apakah manusia abad ke-21 masih memiliki keberanian untuk berpikir merdeka di tengah arus algoritma, data, dan ekonomi perhatian? Sebuah refleksi kecil di bulan Juni, bulan kelahiran Bung Karno.

@warungsastra Telur memang lahir dari dubur ayam. Tapi peradaban lahir dari akal, kerja, dan kejujuran yang tidak sekadar tangkas bertelur kata-kata.

Ada jarak yang makin lebar antara ruang kelas dengan realitas zaman. Ketika teknologi bergerak eksponensial, pendidikan kita sering masih bergerak linear.

Di beranda X saya beberapa hari terakhir sering lewat perdebatan tentang Nadiem Makarim dan dugaan skandal korupsinya. Saya tidak ingin masuk terlalu jauh ke soal itu—entah nanti terbukti bersalah atau tidak bersalah, biarlah proses hukum dan fakta yang bekerja. Tetapi ada soal yang menurut saya jauh lebih penting daripada sekadar polemik Nadiem cs. Ini adalah soal arah masa depan pendidikan Indonesia sendiri. Setiap tahun sekitar 3,5 juta lulusan baru keluar dari sekolah, kampus, dan lembaga pendidikan. Namun kemampuan pasar kerja formal menyerap tenaga kerja jauh lebih terbatas. Sisanya—jutaan tenaga terdidik—menggantung di ruang informal, pekerjaan temporer, bahkan pengangguran terdidik yang terus membesar diam-diam. Ironisnya, ketika dunia berubah sangat cepat oleh AI, otomasi, dan ekonomi digital, pendidikan kita masih sering sibuk mengejar hafalan, administratif, formalitas angka, bahkan kadang lebih sibuk mengejar ranking daripada kemampuan berpikir. Kita memang menghasilkan banyak lulusan. Tetapi belum tentu cukup banyak manusia yang siap menghadapi perubahan zaman. Paulo Freire pernah mengingatkan bahwa pendidikan seharusnya membantu manusia membaca realitas, bukan sekadar menghafal dunia. Sementara Ivan Illich sejak lama mengkritik sekolah yang terlalu terjebak pada ritual kelembagaan ketimbang mempersiapkan manusia menghadapi kehidupan nyata. Jangan-jangan problem terbesar pendidikan Indonesia hari ini bukan sekadar kurikulum, melainkan semakin lebarnya jarak antara sekolah dengan realitas zaman. Padahal dunia kerja hari ini tidak lagi hanya membutuhkan ijazah. Dunia membutuhkan manusia yang: mampu berpikir kritis, beradaptasi, bekerja lintas disiplin, mengelola teknologi, memecahkan masalah, sekaligus tetap memiliki karakter sosial dan empati kemanusiaan. Karena pada akhirnya, pendidikan bukan hanya soal meluluskan manusia dari ruang kelas. Pendidikan adalah tentang menyiapkan manusia agar tidak asing menghadapi masa depan yang datang jauh lebih cepat daripada kemampuan kita memahaminya.

@ethadisaputra Tks om @ethadisaputra atas insight pengetahuan hukumnya.

Artikel ini menarik karena menunjukkan bahwa politik aliran di Indonesia ternyata tidak sepenuhnya lenyap, tetapi bertransformasi. Identitas keagamaan tetap berkembang, namun bekerjanya lebih cair melalui jaringan organisasi, fragmentasi elite, dan gravitasi kekuasaan. Perspektif yang penting untuk memahami perilaku elektoral Indonesia mutakhir...

@TengkuFawzia Betul sekali Tengku. Kita berharap dapat nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat lahir batin lainnya.

@TengkuFawzia Pagi...pagi..pagi, luar biasa. Tetap semangat. 💪😊

Ada satu hal mendasar yang sering terlewat dalam komunikasi semacam ini: cara membuka percakapan. Meminta izin tentu sah. Namun, ketika permintaan itu tidak sejak awal disertai kejelasan tentang skema penggunaan—apakah berlisensi, berbayar, atau bentuk kolaborasi lain—pesannya mudah terbaca sebagai sekadar pemanfaatan, bukan kerja sama. Untuk komunikasi awal, itu bukan hal yang baik. Padahal, konten bukan sekadar hasil akhir. Ia lahir dari proses, waktu, biaya, dan risiko yang tidak kecil. Di titik ini, persoalannya bukan pada boleh atau tidaknya digunakan. Melainkan pada bagaimana komunikasi itu sejak awal ditempatkan: apakah sebagai permintaan izin semata, atau sebagai tawaran kolaborasi yang menghargai nilai karya. Barangkali yang perlu dibiasakan adalah memulai dari yang kedua—lebih terbuka, lebih jelas, dan lebih setara. Karena pada akhirnya, profesionalisme tidak hanya terlihat dari tujuan, tetapi dari cara kita memulainya.

“Demokrasi yang tidak teratur membawa kepada anarki, dan dari anarki lahirlah diktatur.” (Hatta, 1960) Tahun 1960, Mohammad Hatta menulis Demokrasi Kita—sebuah peringatan yang lahir di tengah kegelisahan zamannya. Tulisan itu mula-mula terbit di majalah Pandji Masjarakat, saat arah politik Indonesia mulai bergeser menuju “Demokrasi Terpimpin”. Nada Hatta tenang, tapi pesannya dalam: ketika demokrasi kehilangan disiplin, ia tidak langsung runtuh—ia melemah dari dalam. Dari konflik yang tak terkendali, lahir keinginan akan ketertiban. Dan dari situlah kekuasaan perlahan mencari pusatnya. Enam dekade berlalu, kegelisahan itu terasa akrab—hanya dengan nama yang berbeda. Demokrasi tetap hadir dalam prosedur. Pemilu berjalan, institusi berdiri. Namun, dalam Demokrasi tanpa Demos (2019), Wijayanto dkk. mengingatkan: jarak antara rakyat dan arah kekuasaan bisa semakin lebar. Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt (2018) menambahkan: demokrasi hari ini jarang runtuh dengan dentuman. Ia memudar—pelan, lewat kebiasaan yang dibiarkan. Hari ini, bahkan ketika Indonesia masih dikategorikan sebagai flawed democracy oleh The Economist Intelligence Unit, pertanyaannya bukan lagi sekadar ada atau tidak. Belakangan, orang menyebutnya “demokrasi zombie”: tetap bergerak, tetap bernama, tapi terasa kehilangan jiwa. Kita hidup di zaman ketika demokrasi masih ada—tapi perlahan berhenti diperjuangkan. Namun Hatta tidak sepenuhnya pesimis. Ia percaya demokrasi Indonesia tidak akan mati, karena akarnya hidup dalam tradisi gotong royong. Barangkali yang perlu kita jaga bukan hanya bentuknya— melainkan kesungguhan kita untuk tetap menjalaninya.

Sepakat. Saling mendengar memang prasyarat utama — dan seringkali itulah yang paling sulit dipenuhi. Thread ini tidak bermaksud menutup mata pada ketimpangan yang ada. Justru di balik kehangatan hari ini, tuntutan serikat pekerja tetap disuarakan — karena perjuangan sama sekali belum selesai. Duduk bersama bukan berarti diam bersama. Dan yang perlu diingat: para pekerja bukan hanya ramai dibicarakan menjelang kontestasi politik — lalu dilupakan setelahnya. Mereka bukan aset elektoral. Mereka adalah aset nasional — sama pentingnya dengan komponen bangsa manapun. Yang membedakan pemimpin sejati dari sekadar politisi adalah apakah ia masih mengingat nama buruh — setelah kotak suara ditutup ?. 🤔

Hari ini, 1 Mei 1886 — ribuan buruh Chicago-USA turun ke jalan menuntut tiga hal sederhana: delapan jam kerja, delapan jam istirahat, delapan jam rekreasi. Dari tuntutan yang sangat manusiawi itulah May Day lahir. 138 tahun kemudian, di halaman Balai Kota Banjarmasin — di sela-sela rintik gerimis yang membasahi Kota Seribu Sungai — ribuan pekerja berkumpul mewakili rekan-rekan mereka. Tidak ada orasi. Tidak ada blokir jalan. Yang ada: senam pagi, makan bersama, pembagian 2.000 paket sembako, hadiah doorprize, dan tawa yang cair di antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. Ditambah pasar murah selama 10 hari ke depan — bukti kecil bahwa kepedulian bisa hadir dalam bentuk yang paling konkret. Tapi di balik kehangatan itu, suara serikat pekerja Banjarmasin tetap jernih: tolak PHK sepihak, tolak upah murah dan outsourcing, perkuat jaminan kesehatan dan hari tua, serta jaminan kebebasan berserikat tanpa diskriminasi dan intimidasi. Perjuangan itu belum selesai. Dan jujur — dunia usaha pun sedang tidak mudah. Tekanan ekonomi global yang melemah, daya beli yang menyusut, dan ketidakpastian yang belum reda ikut menekan ruang gerak pengusaha. Buruh dan pengusaha, dalam banyak hal, sedang berdiri di atas lantai yang sama-sama bergetar. Maka mungkin itulah makna terdalam dari May Day Banjarmasin hari ini — bukan arena saling tuntut, tapi ruang saling memahami. Selamat Hari Buruh. Semoga yang diperjuangkan Chicago dulu — perlahan, dengan sabar, benar-benar dirasakan hari ini dan ke depannya.

@Mdy_Asmara1701 Aamiin yaa Rabb. Jumat berkah, penghulu segala hari.....🤲🤲🤲

@MindaXtv Semoga yaa. Sekelas Menteri biasa punya akses pembiayaan pengobatan premium dari negara. Entah general check up dan sejenisnya. Berharap beliau segera pulih dan fit melaksanakan tugas sebagai bendahara negara.

@MindaXtv Dugaanku yang fakir ilmu Neurologi dan Ortopedi, bahwa ada kemungkinan beliau kena Herniated Nucleus Pulposus (HNP) yang dalam bahasa awam di sebut Saraf Kejepit. Aku adalah salah satu penderitanya. Sekarang terus lakukan terapi dan menghindari gerakan2 yg memicu untuk kambuh.

@Mdy_Asmara1701 4 Trilyun ?. Cuman 4 hari operasional MBG. Kecil mah...

@MindaXtv Benar sekali....👍

@MindaXtv Kisah seperti ini inspiratif, tapi riilnya tidak sederhana. Di skala UKM, berbagi saham bukan cuma soal niat—ia butuh kesiapan dan kepercayaan, dan itu saja sudah tidak mudah. Apalagi berbagi kuasa, jauh lebih sulit.

@Filsafat_Muslim Rumput itu sebenarnya tidak pernah peduli siapa yang berdiri di atasnya — atau siapa yang berbaring di bawahnya. Hanya manusianya saja yang sering lupa.

Setuju. Kehadiran AI, setuju atau tidak setuju, mmg sdh kehendak zaman. Sama ketika ponsel menggantikan telpon manual. Ketika kartu pos, telegram, wesel dll digantikan oleh SMS, WA, e-banking dsbnya. Sejatinya AI dan teknologi lainnya, hadir untuk dikendalikan oleh manusia bukan sebaliknya.