☆ℚ™☆ @miQue__

dennyindrayana.com/2023/10/27/put… 𝗣𝘂𝘁𝘂𝘀𝗮𝗻 𝗠𝗞 𝗧𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗦𝗮𝗵? 𝗚𝗶𝗯𝗿𝗮𝗻 𝗕𝗮𝘁𝗮𝗹 𝗖𝗮𝘄𝗮𝗽𝗿𝗲𝘀? Ada perkembangan penting pada persidangan etik di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Saya akan diperiksa lagi sebagai pelapor pada hari Selasa, 31 Oktober minggu depan. Jika Hakim Konstitusi Anwar Usman dinyatakan melanggar etik, Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 harus dinyatakan tidak sah, dan akibatnya Gibran Jokowi semestinya dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi Cawapres oleh KPU. Bagaimana penjelasannya? Simak video saya pada link di atas. Salam Integritas, Denny Indrayana

dennyindrayana.com/2023/10/26/put… 𝗥𝗜𝗟𝗜𝗦 Putusan Majelis Kehormatan MK sebaiknya dibuat sebelum 8 November 2023, agar jika terbukti ada pelanggaran etika oleh Hakim Konstitusi, yang membawa konsekuensi TIDAK SAH-nya Putusan 90, maka masih ada cukup waktu untuk mengajukan calon pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres Prabowo Subianto. Hal itu yang tadi saya sampaikan dalam keterangan di persidangan Etik MKMK. Lebih lengkapnya, silakan klik link rilis di atas. Salam Integritas, Denny Indrayana

Tenang Saja Pak @prabowo Sumber : vt.tiktok.com/ZSNk3BaxA/

nasional.kompas.com/read/2023/10/2… Kalau MKMK menyatakan ada pelanggaran etika, sebaiknya sebelum 8 November 2023. Konsekwensinya Putusan No. 90 MK tidak sah, dan ada waktu untuk mengganti cawapres Gibran Jokowi. Lengkapnya baca rilis saya sebelum posting ini, dan baca berita Kompas berikut.

@kafiradikalis Cari info caleg PKS Blitar blm ada...

@BlajarBaikAja @kafiradikalis Ini kasus langka, kasus yang diurus KPK (waktu itu penyidiknya seseorang yang udah kena karma) terpidananya dipenjara 18 tahun dengan kerugian negara 0 rupiah

@BlajarBaikAja @kafiradikalis apalagi fakta persidangan, terpidana tidak terbukti pernah menerima uang (gratifikasi) ataupun janji mendapatkan fee. pengajuan penambahan kuota impor 8000 ton tidak pernah ada, yang ada 5150 ton dan di tolak kementerian. jadi gak ada suap untuk penambahan kuota impor daging sapi

...Sebagai kafir, PKS mematahkan stigma gw. Ini pun diamini oleh politisi PSI terkenal (kesayangan twitland) yg dulu bbrp kali komunikasi intens ma gw. Kami berdua sama2 dibuat kagum dengan program unggulan PKS tentang kesejahteraan ibu-anak. Partai2 lain sekadar jargon, PKS dah menerapkan'y sejak dulu. Serikat buruh tempat gw mengabdi pernah undang politisi perempuan dari PKS, pendiri PK. Saat itu aleg DPRD kabupaten. Sebelum'y beliau adalah aleg DPRD propinsi Jabar. Dalam FGD tsb, di sanalah gw baru tau dan terperangah betapa luar biasa perhatian PKS pada permasalahan ibu-anak. Bahkan serikat2 buruh, saat itu, masih berjuang tentang gimana agar ibu2 pekerja bisa punya ruang+waktu u/ menyusui anak'y, ibu2 PKS udah menerapkan di komunitas'y melalui program kek Day Care gitu gak sebatas soal menyusui. Begitu fasih beliau menjabarkan'y yah karna ibu2 PKS telah melakukan'y bertahun2. Kemudian di hari yg berbeda, gw diskusi ma politisi PSI kesayangan twitland ini, cukup lama, dan dia membuka pembicaraan dgn memuji program ibu2 PKS yg langsung gw sambut juga dengan antusias. Nih politisi (pengusaha juga) bahkan sampe bilang, gw masih ingat banget perkataan'y: "Gak ada komunitas dalam skala begitu massal-massif di Indonesia yg melakukan program Day Care ibu-anak ini seperti yg dilakukan PKS" Tambah lagi dia katakan, kurleb: "Ibu-ibu PKS paham betul bahwa sebuah bangsa yg berkualitas tumbuh dari keluarga yg berkualitas. Perhatian terhadap tumbuh kembang anak sedari bayi adalah kunci membentuk keluarga yg berkualitas" Bayangkan, aktivis2 buruh (juga aktivis perempuan-anak) bahkan sampai saat ini masih berjuang agar dunia ketenagakerjaan bisa memberikan ruang+hak memadai u/ ibu2 pekerja. Tapi PKS? Telah melakukan'y sejak dulu dalam spektrum kegiatan-teknis yg lebih luas dan terorganisir. Gw dan politisi PSI kesayangan netizen ini punya pikiran yg sama: "Kok program dahsyat luar biasa kek gini gak digembor2kan media dan dikampanyekan hingar bingar?" Jawaban kami sama saat itu: Stigma kepada PKS telah membuat banyak manusia Indonesia kehilangan pikiran adil sejak dalam pikiran. Bahwa jangan sampai kredit diberikan pada PKS. Bahaya nanti banyak manusia jatuh hati sama PKS. Hahahahahahaha. Sekian dulu... (``,)

@Subur0204 ~terlihat di TL. Jadi otomatis yg diposisikan di "retweet" pasti menang. Kalau tdk percaya, coba saja posisinya ditukar kubu kita ditaruh di "like", sedangkan kubu lawan ditaruh di "retweet"! Jadi, polling modelan retweet vs like gini dipastikan tdk akurat!

@Subur0204 Maaf ya. Kalau polling retweet vs like spt ini tdk menggambarkan keadaan yg sebenarnya. Logika sederhana saja, kalau kita retweet, maka retweet kita akan dilihat follower kita. Lalu follower kita (yg umumnya sekubu) ikut retweet. Sedangkan yg diposisikan di "like" tdk akan~

"Kalau Anak Muda Tak Punya Paman Ketua MK, Ayah Presiden, Tidak Mungkin Jadi Calon Wakil Presiden" gelora.co/2023/10/kalau-…

@Nicho_Silalahi Orang kita rata2 tolol, sih bang. Mo gimana lagi?

@ridanman @kegblgnunfaedh Tips agr jgn kena getok harga, sebelum pesan tanya dulu berapa harga per porsi (utk makanan). Kalau kiranya nggetok, bilang aja gk jadi. Cari tempat lain. Kalau harga masuk akal, baru lanjut. Dg cara ini, saya belum pernah kena harga mark up di manapun! Gk usah malu!

@sosmedkeras Udah dewasa, belum? Kalu udah dewasa, nikah! Lalu berkembang biak! Biar rame! 😁😁😁

Sampai di sini,masa ga paham ? PDIP punya 2 kader di pilpres ! 1 capres 1 cawapres Siapapun yg jadi ga masalah, Asal bukan Anies.. 🙄 news.detik.com/pemilu/d-70018…

@lilaccountz Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kalau mengulangi saya minta maaf lagi. Uasu!

dennyindrayana.com/2023/10/23/put… Putusan MK Nomor 90 yang membuka peluang Gibran Rakabuming Raka menjadi kontestan dalam Pilpres 2024 seharusnya dinyatakan tidak sah, karena tidak mundurnya Hakim Anwar Usman padahal memiliki benturan kepentingan atas perkara tersebut. Konsekwensinya sangat serius. Putusan 90 harus dinyatakan TIDAK SAH, dan tidak bida dijadikan dasar untuk mendaftar sebagai paslon dalam Pilpres 2024. Hari ini, saya melengkapi lagi alasan pelanggaran etik oleh Anwar Usman ke MK. Saya mendorong Majelis Kehormatan MK untuk segera menyidangkan laporan pengaduan tersebut. Jika MKMK menyatakan ada pelanggaran etik, Putusan tidak sah, maka KPU harus menolak pendaftaran Gibran Jokowi sebagai kontestan dalam Pilpres 2024. Jika tetap diterima, saya mempertimbangkan menggugat sengketa administrasi pencalonan tersebut ke Bawaslu RI. Lebih lengkap, pendapat dan pandangan saya, silakan klik link di atas. Salam Integritas, Denny Indrayana