Mesut Ozul @ozulic

Hapus status tersangka masinis AN dari tabrakan KA A​.​B​.​A VS KRL di Bekasi Timur - Sign the Petition! c.org/rtkCnKdQwq via @ChangeOrg_ID

Hapus status tersangka masinis AN dari tabrakan KA A​.​B​.​A VS KRL di Bekasi Timur - Sign the Petition! c.org/KdGzqJW77f via @ChangeOrg_ID

Kabarnya, sampai akhir Juni tidak ada kejelasan berangkat atau tidak. Tidak sempat berlatih dan aklimatisasi di Krakow krn waktu kedatangannya mepet. Hanya didampingi satu pelatih, tanpa tim pendukung, tanpa fisioterapis, tanpa masseur. Akar masalahnya krn satu kata sakti: EFISIENSI.. 🤡 Tapi yg luar biasa masih bisa dapat 1 emas dan 1 perunggu di level dunia.

Hanya Lewat @hanyalewat01

4 months ago

@ainurohman Desak Made Rita Kusuma Dewi: Actually, before I came to Krakow, I had some problems because our government didn't support us (to compete in Krakow), and I hope (after getting a medal) the government will support us for the next competition

25 220 530 334K 32

Only repost if you miss Roman Abramovich 💙

jadi ceritanya hari ini para pejabat bank indonesia di panggil komisi XI DPR karna rupiah tiap hari makin melemah terhadap dollar semua pejabat BI hadir termasuk keponakan prabowo yang jawaban dari Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo rupiah kita stabil kok Perry membela diri dengan argumen teknis. Dia bilang mandat BI bukan menjaga level nilai tukar tapi menjaga stabilitas nilai tukar. Dan stabilitas yang dimaksud adalah volatilitas seberapa besar naik turunnya rupiah dalam 20 hari terakhir. Angkanya: 5,4%. Dan menurut Perry 5,4% itu masih relatif stabil. Lalu Dolfie dari PDIP interupsi dengan pertanyaan yang sangat mendasar: "Menetapkan bahwa dalam rentang 5,4% itu dianggap stabil apa landasannya? Kenapa enggak 1%? Kenapa enggak 2%? Kenapa harus 5,4% dianggap volatilitas yang stabil?" jadi yang dilakukan BI ternyata simpelnya begini ada ujian sekolah nih untuk lulus ujian tersbut harus dapat nilai kkm = 80 tapi waktu ujian dia dapat nilai 50 bukannya memperbaiki nilai untuk bisa lulu tapi dia malah mengubah aturan nilai kkmnya jadi nilai kkm 50 bisa lulus Ini bukan soal teknis statistik. Ini soal kejujuran kepada publik: Perhatikan apa yang Perry lakukan dengan sangat cerdas dan sangat berbahaya. Rupiah sekarang ada di Rp17.600. Asumsi APBN 2026 adalah Rp16.500 dengan kisaran bawah Rp16.200 dan kisaran atas Rp16.800. Artinya rupiah sekarang sudah di luar kisaran atas APBN. Sudah Rp800 lebih lemah dari asumsi atas. Tapi Perry bilang stabil. Caranya: ganti definisi. Bukan lagi soal level tapi soal volatilitas. Bukan soal di mana rupiahnya sekarang tapi soal seberapa besar naik turunnya dalam 20 hari. Dengan definisi itu kamu bisa bilang rupiah stabil meskipun nilainya sudah jauh di luar target APBN. Karena yang diukur bukan apakah rupiahnya kuat atau lemah tapi apakah naik turunnya konsisten atau tidak. Ini seperti dokter yang bilang pasiennya stabil karena suhu badannya tidak naik turun drastis. Padahal suhu badannya sudah 40 derajat dan terus di sana. Stabil dalam kondisi sakit parah bukan berarti sehat. presiden bilang: "Mau dolar berapa ribu kek." Gubernur BI bilang stabil. Caranya: ukur volatilitasnya bukan levelnya. Ukur seberapa besar naik turunnya bukan di mana posisinya. presiden,pejabat plenger semua asliii

Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Xabi Alonso as Manager of the Men’s Team. The Spaniard will begin his role on July 1, 2026, having agreed a four-year contract at Stamford Bridge. Welcome to Chelsea, Xabi!

Guys, Mahfud MD baru ngomong sesuatu soal kasus Nadiem yang menurut gue paling penting dan paling jarang dibahas dari semua analisis yang beredar. Dan Mahfud bukan orang sembarangan yang ngomong ini. Dia mantan Menko Polhukam. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Ahli hukum tata negara yang sudah puluhan tahun di sistem ini. Dia tahu persis bagaimana mesin hukum Indonesia bekerja dari dalam. Yang pertama Mahfud tegaskan dan ini yang paling mendasar: Korupsi itu harus ada tiga unsur yang semuanya terpenuhi. Tidak bisa kurang satu pun. Pertama: ada perbuatan melawan hukum. Kedua: ada niat jahat yang bisa dibuktikan. Ketiga: ada kerugian negara yang nyata dan ada aliran dana yang bisa dilacak ke terdakwa. Kalau salah satu tidak terpenuhi tidak ada korupsi. Sesederhana itu secara hukum. Dan Mahfud bilang: dari apa yang dia lihat di kasus Nadiem sangat sulit untuk membuktikan ketiga unsur itu terpenuhi sekaligus. Soal kerugian negara dan kenapa ini krusial: Dakwaan menyebut kerugian negara Rp2,1 triliun dari pengadaan Chromebook. Tapi yang menghitung kerugian itu adalah BPKP bukan BPK yang merupakan lembaga audit resmi negara. Mahfud menjelaskan perbedaan ini bukan hal kecil. BPKP berada di bawah presiden. BPK adalah lembaga independen konstitusional. Dalam kasus korupsi yang serius lazimnya yang digunakan adalah audit BPK. Dan ketika vendor, reseller, dan distributor Chromebook semua bersaksi di pengadilan bahwa harga yang dianggap wajar oleh BPKP adalah harga yang akan membuat mereka rugi secara bisnis maka metodologi audit itu sendiri yang perlu dipertanyakan. Soal niat jahat yang sampai sekarang tidak bisa dibuktikan: Mahfud mengingatkan satu prinsip hukum yang sangat mendasar: dalam hukum pidana, niat jahat harus bisa dibuktikan. Bukan diasumsikan. Bukan diduga-duga. Grup WhatsApp yang selama berbulan-bulan disebut sebagai bukti perencanaan korupsi? Tidak pernah masuk ke dakwaan. Artinya jaksa sendiri tidak cukup yakin untuk memasukkannya sebagai alat bukti. Nadiem hanya hadir satu kali rapat sebelum pengadaan. Hanya bilang: "Teruskan." Tidak menandatangani persetujuan pembelian apapun. Tidak ada notulen yang menunjukkan dia yang memutuskan spesifikasi akhir pengadaan. Kalau itu yang disebut niat jahat maka setiap menteri yang pernah memberikan arahan umum kepada bawahannya berpotensi menjadi terdakwa korupsi. Soal aliran dana yang paling telak: Mahfud bilang dalam kasus korupsi yang sehat secara hukum harus ada aliran dana yang bisa dilacak. Dari mana, ke mana, berapa, kapan. PPATK sudah memeriksa. Hasilnya: nol aliran dana ke Nadiem dari siapapun selama dia menjabat. 800 miliar yang disebut dalam dakwaan sebagai keuntungan yang diterima Nadiem? Di persidangan dibuktikan itu adalah transaksi internal antar PT dalam ekosistem GOTO untuk persiapan IPO masuk dan keluar di hari yang sama. Tidak ada hubungannya dengan Nadiem sebagai individu. Mahfud bilang dengan sangat tegas: kalau tidak ada aliran dana yang bisa dibuktikan masuk ke terdakwa sangat sulit untuk menyebut ini korupsi dalam definisi hukum yang benar. Yang paling berani Mahfud katakan soal ketimpangan proses: Jaksa menghadirkan 55 saksi dengan 7 ahli selama 3,5 bulan. Tim pembelaan Nadiem baru berjalan satu minggu lalu proses tiba-tiba mau dipotong dan langsung masuk ke tahap tuntutan. Mahfud bilang: ini adalah ketimpangan yang tidak bisa diabaikan. Dalam sistem hukum yang sehat, terdakwa harus mendapatkan waktu dan ruang yang proporsional untuk membangun pembelaannya. B ukan 3,5 bulan lawan satu minggu. Prinsip audi alteram partem dengarkan kedua belah pihak adalah prinsip paling dasar dalam hukum manapun di dunia. Dan kalau prinsip itu tidak ditegakkan dalam kasus sepenting ini apa yang sedang kita banggakan dari sistem hukum kita? Konteks yang tidak boleh dilupakan: Mahfud mengingatkan satu hal yang sangat penting soal siapa Nadiem sebelum jadi menteri. Nadiem meninggalkan posisi sebagai CEO yang karirnya sedang di puncak. Masuk ke pemerintahan. Dan berdasarkan catatan pajak pribadinya hartanya tidak bertambah selama menjabat. Justru berkurang. Mahfud bilang: orang yang niatnya korupsi tidak akan masuk ke pemerintahan dengan harta yang justru turun setelah menjabat. Mahfud tidak mengatakan Nadiem pasti tidak bersalah. Itu adalah hak hakim untuk memutuskan. T api dia mengatakan sesuatu yang jauh lebih penting dari itu: Proses hukum yang tidak seimbang, dakwaan yang unsur-unsurnya sulit dipenuhi, aliran dana yang tidak bisa dibuktikan, dan kerugian negara yang metodologi auditnya sendiri diperdebatkan di pengadilan semua itu bukan tanda sistem hukum yang sehat. Dan ketika sistem hukum tidak sehat siapapun bisa menjadi Nadiem berikutnya. Tidak peduli seberapa bersihnya niatmu. Tidak peduli seberapa besarnya pengorbananmu. Tidak peduli seberapa banyak saksi yang bersaksi membelamu. Kalau mesin sudah diarahkan ke kamu mesin itu akan jalan terus. Dan pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya soal Nadiem. Tapi soal apakah kita masih bisa menyebut sistem ini adil. mungkin nadiem hari ini besok, minggu depan tahun depan mungkin akan lahir nadiem yang lain dan akan di perlakukan sama persis bisa jadi kamu, keluarga ,atau siapa pun itu yang lagi berada di lingkaran itu cepat atau lambat selama masih seperti ini kamu bisa kena

@LegacySiu Anelka

@KABAR_CHELSEA Gaaass xabii

Guys, ini salah satu berita yang menurut gue paling mengerikan yang keluar hari ini dan bukan karena dramatis, tapi karena implikasinya sangat nyata terhadap keselamatan jutaan anak Indonesia. BPOM secara resmi mengakui di depan DPR: mereka belum pernah melakukan sampling makanan MBG. Sama sekali. Karena tidak ada anggaran. Mari kita letakkan ini dalam konteks yang benar: Program MBG sudah berjalan berbulan-bulan. Sudah menjangkau 27.000 SPPG di seluruh Indonesia. Sudah menyerap Rp60 triliun anggaran. Dan selama itu semua tidak ada satu pun sampel makanan yang diuji oleh BPOM. Tidak ada verifikasi independen bahwa makanan yang masuk ke mulut anak-anak kita itu aman. Tidak ada pengujian laboratorium resmi. Tidak ada audit kualitas dari lembaga yang berwenang. Dan angkanya membuat gue tidak habis pikir: MBG: Rp60 triliun sudah terserap. Hampir Rp1 triliun per hari. Anggaran BPOM untuk mengawasi program ini yang tersedia saat ini: Rp2,9 miliar. Bukan Rp2,9 triliun. Bukan Rp2,9 miliar per bulan. Total Rp2,9 miliar. Perbandingannya: anggaran pengawasan keamanan pangan untuk program yang menelan Rp60 triliun hanya 0,005% dari total anggaran program itu sendiri. Dan kondisinya lebih buruk dari sekadar kekurangan anggaran: BPOM sebelumnya sudah mengajukan anggaran Rp196 miliar untuk pengawasan MBG. Sudah disetujui. Tapi kemudian ada kewajiban pengembalian dana ke bendahara umum negara artinya dana itu dipotong dan tidak bisa digunakan. Ada juga dana swakelola Rp675 miliar yang sudah disetujui Komisi IX DPR tapi sampai hari ini belum bisa dieksekusi karena masih menunggu tahapan administrasi yang entah kapan selesainya. Jadi BPOM punya anggaran di atas kertas tapi tidak bisa digunakan. Sementara makanan untuk jutaan anak terus dikirim setiap hari tanpa pengujian. Dan ini yang paling ironis: Kepala BPOM Taruna Ikrar bilang mereka sudah melatih 32.000 lebih tenaga ahli untuk mengawasi SPPG. Tapi tidak ada anggaran untuk mengambil dan menguji satu pun sampel makanan. Jadi kita punya 32.000 orang terlatih tapi tidak ada alat ukur yang bisa membuktikan bahwa makanan yang mereka awasi itu aman. Itu seperti punya 32.000 dokter tapi tidak ada satu pun alat diagnosa. Mereka bisa melihat. Tapi tidak bisa membuktikan. Konteks yang membuat ini semakin mengerikan: Kita sudah tahu bahwa 6.457 orang dilaporkan terdampak keracunan MBG angka yang BGN sendiri laporkan ke DPR. Belatung ditemukan dalam makanan MBG dan diakui sendiri oleh Hashim Djojohadikusumo. Kasus keracunan terjadi di Duren Sawit, Bantul, dan berbagai daerah lain. Dan selama semua itu terjadi lembaga yang seharusnya bertugas memverifikasi keamanan pangan itu tidak pernah melakukan satu pun uji sampel karena tidak ada anggaran. Yang tidak masuk akal dari seluruh situasi ini: BGN punya anggaran untuk: Motor listrik Rp1,2 triliun Digitalisasi Rp3,1 triliun Semir sepatu Rp1,25 miliar Sikat semir Rp272 juta Tapi BPOM lembaga yang bertugas memastikan makanan itu tidak meracuni anak-anak hanya tersisa Rp2,9 miliar yang bisa digunakan. Prioritas anggaran ini mengatakan sesuatu yang sangat jelas tentang apa yang dianggap penting dalam program ini dan apa yang tidak. Pertanyaan yang harus dijawab: Satu — Selama berbulan-bulan program MBG berjalan tanpa pengawasan sampling BPOM, siapa yang bertanggung jawab memastikan keamanan pangan dari 27.000 SPPG itu? Dua — Apakah BGN tahu bahwa BPOM tidak bisa melakukan sampling karena tidak ada anggaran? Kalau tahu — kenapa tidak ada tindakan untuk mengalokasikan anggaran yang memadai? Tiga — Apakah 6.457 korban keracunan itu bisa dicegah kalau sampling BPOM berjalan sejak awal? Tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Tapi pertanyaannya sangat valid dan harus ditanyakan. Empat — Dana swakelola Rp675 miliar yang sudah disetujui tapi belum bisa dieksekusi apa yang menghalanginya dan siapa yang bertanggung jawab atas kemacetan administrasi itu? Bottom line: Indonesia menjalankan program makan gratis terbesar dalam sejarahnya dengan anggaran hampir Rp1 triliun per hari tanpa pengujian keamanan pangan yang independen. Bukan karena teknologinya tidak ada. Bukan karena BPOM tidak mau. Tapi karena anggarannya tidak tersedia sementara di sisi lain uang mengalir untuk motor listrik dan semir sepatu. Ini bukan kelalaian kecil. Ini adalah kegagalan sistemik dalam memprioritaskan keselamatan anak-anak di atas kepentingan pengadaan dan administrasi. Dan yang paling mengejutkan dari semua ini bukan fakta bahwa BPOM tidak punya anggaran. Yang paling mengejutkan adalah bahwa program senilai Rp60 triliun ini diizinkan untuk terus berjalan hari demi hari tanpa mekanisme pengawasan keamanan pangan yang paling dasar sekalipun. atau ini bukan program makan bergizi atau cara menghabiskan anggaran dengan gaya??

Seorang ibu berisinial AM (51) tewas tertabrak kendaraan truk TNI dijalan utan jati, jakarta barat Saksi mata dilokasi kejadian, firman mengungkapkan bahwa truk yg diduga menabrak korban truk kedua yang berada dalam barisan iring iringan. Namun truk ketiga dan keempat dibelakang nya tetap melaju meski korban sudah terkapar ditengah jalan. Terakhir truk yg kelima akhirnya berhenti, namun tak berapa setelah berhenti kemudian langsung cabut tanpa melihat apa yg sudah terjadi sama si korban

harus diperiksa dan disiarkan ke masyarakat. agar terang benderang.

Pecat driver dan rombongannya, juga komandannya harus ikut tanggung jawab! lu kira lu bisa hidup sendiri tanpa rakyat yg bayar pajak dan ngasih lu support!!!

BeritaSatu @Beritasatu

7 months ago

Kecelakaan maut melibatkan iring-iringan lima truk TNI pengangkut pelajar terjadi di Jalan Hutan Jati, Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (3/4/2026). Seorang ibu rumah tangga bernama Ani tewas setelah sepeda motor yang ditumpanginya tersenggol rombongan tersebut. Korban terjatuh ke

710 8K 20K 1.3M 897

Kasih tau kekuatan netizen Guys, lu pada tau gak ini kejadian bener-bener bikin miris… Seorang ibu meninggal dunia setelah terserempet iring-iringan truk TNI di jalan. Dari kesaksian warga di lokasi, kronologinya cukup jelas dan bikin geleng kepala. Awalnya korban lagi naik motor seperti biasa. Tiba-tiba dari belakang ada iring-iringan truk tentara (sekitar 3 sampai 5 unit) yang melaju cukup cepat sambil klakson terus. Korban sudah berusaha minggir ke pinggir jalan, bahkan saksi bilang posisi mereka sudah ngalah. Tapi masalahnya, iring-iringan ini seperti lagi ngebut atau ngejar kendaraan di depan. Salah satu truk akhirnya nyenggol motor korban dari samping/belakang, bukan sekadar mepet tapi sampai bikin korban jatuh. Begitu jatuh: Korban langsung terpental dan nyungsep di jalan Posisinya masih dekat motor Kondisinya langsung mengenaskan di tempat Saksi yang juga ikut jatuh bilang kalau kejadian itu cepat banget mereka udah minggir tapi tetap kena. Yang bikin makin nyesek: - Ini bukan satu kendaraan, tapi iring-iringan besar (beberapa truk sekaligus) - Korban itu cuma pengendara biasa yang udah berusaha ngalah - Tapi tetap jadi korban karena situasi di jalan yang nggak terkendali Kalau ditarik garis besar: Ada iring-iringan kendaraan besar (militer) Jalan dipakai dengan kecepatan tinggi Pengendara sipil sudah mengalah Tapi tetap terjadi senggolan fatal Dan sampe sekarang belum ada kejelasan kasusnya gimana media juga kagak ada yang beritain cuma liputan 6 doang nih yang angkat

Setahun berlalu sudah dari wawancara ini di sebar di publik kita tandain dulu dehh apa kata bos danantara Jadi di podcast Rosi, Rosan Roeslani ngomong soal Danantara dengan penuh keyakinan. Apa yang dia bilang (faktual): Danantara itu: “instrumen pembangunan nasional” bukan sekadar badan investasi Dia juga bilang: tidak ada yang kebal hukum, KPK bisa masuk kalau ada pelanggaran” Bahkan dia berani: -jamin 100% dia dan timnya tidak akan korupsi Sistemnya katanya: -diaudit banyak pihak (KPK, BPK, PPATK, dll) -pakai standar internasional -berbasis sistem, bukan orang Tapi sekarang kita lihat setelah ±1 tahun berjalan… Lu buka website resminya… Isinya masih: - visi besar - jargon “kemakmuran rakyat” - “transformasi ekonomi” - kegiatan sosial & bantuan bencana Nah disini mulai jomplang Ekspektasi awal: 👉 Kelola ribuan triliun 👉 Jadi sovereign wealth fund kelas dunia 👉 Tarik investor global 👉 Dorong ekonomi nasional Realita yang keliatan: 👉 Belum ada transparansi detail investasi 👉 Belum jelas duit muter ke mana 👉 Belum ada angka return yang dibuka 👉 Output masih dominan “kegiatan umum” Ini yang bikin publik mikir keras Karena di podcast bilang: 👉 sistem kuat 👉 transparan 👉 diawasi ketat Tapi di lapangan: 👉 belum keliatan transparansi real-time 👉 belum ada data konkret yang bisa dicek publik Jadi masalah utamanya bukan di niat… Masalahnya di GAP: 👉 Janji vs Eksekusi Dan ini yang bahkan di podcast juga disinggung: 👉 “Indonesia sering bagus di rencana, tapi lemah di eksekusi” 👉 Kalau setahun masih kuat di narasi tapi lemah di bukti… itu belum pembangunan, itu masih presentasi. 👉 Proyek sebesar ini cuma ada 2 ending: Jadi mesin ekonomi Indonesia Jadi skandal terbesar berikutnya Gw sih yakin ini bakal the next skandal mengingat sampe sekarang semua yang mereka bilang omong kosong

Peraih Emas Beregu Putra SEA Games (Dalam 9 Edisi Terakhir) 2007:🇮🇩 2009:🇮🇩 2011:🇮🇩 2015:🇮🇩 2017:🇮🇩 2019:🇮🇩 2021:🇹🇭 2023:🇮🇩 2025:🇮🇩 vs 🇲🇾, 3-0 (Indonesia tidak kehilangan satu gamepun di final)🆕

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next

@jawafess Planet

@ainurohman MenggAgalkan timnas

Kawan-kawan, "tanggung jawab bersama" ini terminologi yang manipulatif. Sebuah usaha pengalihan kesalahan, blame shifting, trajectio in alium. Aktor dominan yang punya power terbesar, penentu kebijakan terpenting bisa bersembunyi dlm istilah "kolektif." Mereka akan leluasa mengalihkan kesalahan dan tanggung jawab kepada masyarakat umum. Enak aja lu..

Pengamat Sepakbola @BungTowel

a year ago

Siapa yg bertanggung jawab atas kegagalan timnas? Kita semua. Sukses bersama, gagal pun tetap bersama. Jgn menyalahkan individu. Sekelas timnas Italia pun beberapa kali jg gagal lolos Piala Dunia, tp kemudian mereka berbenah dan bs bangkit. Yakinlah kita jg mampu

4K 61 353 1.3M 170

🤪

Capt. Teemo @DHermawan04

a year ago

@utdfocusid Nih orang baru beneran ngikutin Timnas ketika udh oke dibawa asuhan STY, tp seakan plg tau. Ga ngaca gmna strugglenya Timnas diawal kepelatihan dia. Lalu ketika round 3 blm selesai, dg entengnya bilang 6 match 6 poin ya layak dipecat. Bro pikir Timnas kita udah setara Belanda.

53 142 1K 477K 47